Jakarta (24/09/2026), Dalam rangka memastikan pelaksanaan Bantuan Sarana Perpustakaan Sekolah Rakyat Tahun 2026 berjalan tepat sasaran, dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan data perencanaan bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, LKPP, dan BPKP. Pembahasan difokuskan pada validasi data Sekolah Rakyat, kesiapan sarana dan prasarana, mekanisme pengadaan, serta sinkronisasi dukungan antarinstansi agar bantuan sesuai dengan kebutuhan penerima.
Rapat membahas kondisi fasilitas perpustakaan pada masing-masing Sekolah Rakyat, termasuk perkembangan pembangunan sarana fisik, dukungan furnitur, serta bantuan yang telah diberikan sebelumnya. Data kondisi sekolah menjadi dasar dalam menetapkan kebutuhan bantuan, sehingga pelaksanaan program dapat menghindari tumpang tindih dengan dukungan dari kementerian/lembaga lain. Selain itu, dibahas pula pemanfaatan bantuan koleksi buku, Anjungan Baca Digital (ABD), dan perangkat pendukung pengelolaan perpustakaan, serta pentingnya penguatan monitoring dan evaluasi.
Pada aspek pengadaan, LKPP memberikan masukan terkait mekanisme pemilihan penyedia, penerapan mini kompetisi, penyusunan dokumen pengadaan, serta pencantuman lokasi penerima bantuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan buku juga menjadi salah satu pembahasan dengan menekankan pentingnya kesesuaian judul, jenjang pendidikan, ketersediaan buku, serta aspek legalitas produk yang akan diberikan kepada Sekolah Rakyat.
Melalui koordinasi lintas instansi ini, diharapkan pelaksanaan Bantuan Sarana Perpustakaan Sekolah Rakyat Tahun 2026 dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berbasis data yang valid. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat pengelolaan perpustakaan, meningkatkan kualitas layanan literasi, serta mendukung keberlanjutan program perpustakaan di lingkungan Sekolah Rakyat.
Perpustakaan Hadir demi Martabat Bangsa!
Salam Literasi!